PSK2PB
Universitas Muhammadiyah Malang
PSK2PB
Universitas Muhammadiyah Malang

Profil

                                                  

Pada awal berdirinya lembaga ini bernama Pusat Studi Kewilayahan, didirikan pada tanggal 28 Juli 1999 sebagai wadah studi interdisipliner mengenai politik, pemerintahan dilihat dan aspek kewilayahan, yang berfokus pada Kawasan Timur Indonesia. Lebih dari satu dasawarsa pusat studi ini melakukan berbagai kegiatan, seperti penelitian, pengabdian, dan kajian-kajian mengenai praktik desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Dalam bidang penerbitan pusat studi ini telah menghasilkan Jurnal Pengembangan Kewilayahan Kawasan UMM edisi pertama dengan tema Kawasan Timur Indonesia: Tanah Air Yang Terlupakan? (2000); Birokrasi Dalam Polemik: Kemelut Antara Negara, Masyarakat Sipil dan Pasar (2001), yang kemudian diterbitkan kembali menjadi buku bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Pelajar.  Dibidang penelitian antara lain tentang : Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Timur (2002), Sosiologi Politik dan Pembangunan Kawasan di Kota Batu (2006), Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Jawa Timur (2009).

Untuk mengembangkan kajian yang difokuskan pada pengembangan kawasan timur Indonesia, selanjutnya Pusat Studi Kewilayahan melakukan kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Depdagri dan Otda) dengan tujuan utama melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam aspek Tata Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Kerjasama tersebut dapat terealisasikan untuk jangka waktu 3 tahun. Adapun kegiatan kerjasama dipusatkan di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Depdagri dan Otda di Malang sebagai Unit Pelaksana Teknis untuk 11 Propinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Kerjasama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan, kemudian menghasilkan beberapa modul diantaranya : (1) Modul Pelatihan Pemberdayaan Pemerintahan Desa; (2) Modul TOT Pemberdayaan Pemerintahan Desa (Bersama dengan BPMD Malang, BPMD Yogyakarta, dan BPMD Lampung), yang diselenggarakan di BPMD Lampung. Beberapa pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan dibeberapa wilayah seperti : Kepala Desa di Seluruh Wilayah Lampung, Sulawesi Utara, Maluku, Bali, dan 4 (empat) Desa di lokasi lab-site: yakni Kab. Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, dan Probolinggo.

Dalam pengembangan bidang komputer dan teknologi informasi untuk pengembangan kewilayahan dalam konteks otonomi daerah, Pusat Studi Kewilayahan bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Internet UMM, mengembangkan sistem informasi untuk kebutuhan pelayanan Pemerintahan Daerah, yang meliputi: Sistem Informasi Pelayanan Satu Atap (Simtap), Sistem Informasi Data Strategis (Sisdasat), Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), Sistem Informasi kependudukan (Simduk), dan Sistem Informasi Geografis.

 

Meski sempat vakum, selama hampir 10 tahun, Pusat Studi Kewilayahan mencoba untuk bangkit kembali, dengan memperluas  bidang kajiannya dan berubah nama menjadi Pusat Studi Kewilayahan, Kependudukan, dan Penanggulangan Bencana (PSK2PB). Pertama, dalam bidang kewilayahan aspek kajian tetap difokuskan pada kawasan timur Indonesia yang masih membutuhkan pengembangan dalam konteks pembangunan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua, dalam kajian kependudukan lebih menitikberatkan pada studi tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk, memberikan uraian atau gambaran statistik dilihat dari sudut sosial politik dan ilmu kependudukan, terlebih lagi Indonesia berdasarkan perhitungan BPS pada tahun 2020-2030 akan mendapatkan bonus kependudukan (demographic dividend) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam  
evolusi kependudukan yang dialaminya. Hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi bangsa, namun sebaliknya dapat menjadi musibah jika tidak dibarengi dengan berbagai kebijakan yang mendukung.

Ketiga, dipilihnya kajian mengenai kebencanaan tidak lain karena Indonesia yang berada dalam posisi wilayah yang berpotensi rawan bencana. Dalam istilah lain sering disebut sebagai bagian dari cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (ring of fire) yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudera Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini. Daerah gempa berikutnya (5–6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar) adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika.

Kejadian meletusnya Gunung Kelud pada tanggal 13 Februari 2014 yang diyakini oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merupakan yang terbesar sepanjang sejarah letusannya, meskipun tidak banyak menelan korban karenanya, namun masih saja menggambarkan betapa belum siapnya pemerintahan di daerah dan masyarakat wilayah sekitarnya menghadapi bencana alam tersebut. Hal inilah yang mendasari betapa kajian terhadap pengelolaan bencana (disaster management) menjadi suatu kebutuhan, mulai dari pra bencana, ketika bencana, sampai dengan pasca bencana yang memerlukan pengelolaan yang komprehensif.

                 Dengan demikian ketiga aspek kajian tersebut menjadi demikian pentingnya bagi pusat studi ini untuk mendapatkan perhatian lebih mendalam baik dari sisi keilmuan, praktik, termasuk pendampingan sebagai upaya pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan sinergitas diantara perguruan tinggi, pemerintahan dan masyarakat dengan membangun kerjasama yang intensif.
Shared: